Komisi 1 DPR : Industri Pertahanan Berada Langsung Di Bawah Kementerian Pertahanan
JAKARTA – Komisi I DPR mendukung usaha Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk merancang Undang-Undang Revitalisasi Industri Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. RUU tersebut diperlukan untuk menguatkan industri pertahanan agar tidak gampang kolaps.Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap dalam RUU tersebut juga diatur agar industri pertahanan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), tidak lagi ditangani lintas sektoral seperti yang sekarang terjadi.
“Jika industri pertahanan berada di bawah Kemenhan, mereka tak akan mudah kolaps karena didukung langsung oleh pemerintah,” kata Mahfudz yang ditemui di Gedung DPR, Jumat (8/10).
Meski demikian, RUU tersebut harus benar-benar disiapkan dan harus banyak didiskusikan agar arahnya jelas. Juga diperlukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapat banyak masukan.
“Pembicaraannya saya pikir masih panjang. Paling mungkin RUU itu bisa diusulkan menjadi program legislasi nasional tahun 2011,” kata Mahfudz. Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin juga setuju RUU Industri Strategis segera dirumuskan.
Selain memperkuat industri pertahanan, RUU tersebut bisa menjadi payung agar orientasi pengadaan alutsista tidak digunakan untuk kebutuhan sesaat. “Pengadaan alutsista harus menjadi kebutuhan negara.
Artinya harus melalui UU karena kita punya pengalaman yang pa hit dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),” katanya. Hasanuddin mengatakan kalau dari dulu IPTN terus berkembang, mungkin pada tahun 2015 Indonesia sudah mampu membuat pesawat tempur.
Nyatanya IPTN tidak dikelola dengan baik oleh negara. “Ujung-ujungnya menjadi kolaps. Teknisinya pergi ke Brasil. Sekarang kalau kita mau membeli pesawat dari sana, yang bikin orang Indonesia,” katanya. Oleh sebab itu, dia setuju dengan niat KKIP membuat RUU industri strategis.
Ke depan, RUU itu harus mencantumkan beberapa poin yang bertujuan memperkuat industri pertahanan. Pertama, harus ada kebijakan bagaimana membantu industri pertahanan agar mampu mandiri dengan mempermudah bantuan modal, khususnya oleh perbankan.
Kedua, harus ada iktikad baik dari pengguna, yakni TNI dan Polri, untuk membeli dan mau menggunakan produk mereka. Ketiga, negara pun harus mau memasarkan perlengkapan itu ke luar negeri.
RDP Komisi I dengan Industri Pertahanan RI
Kami bawa dua paparan Pak. Paparan pertama kapal PKR dan paparan mengenai kapal selam. Pada tanggal 16 Agustus yang lalu, telah ditetapkan pemenang kapal perusak rudal. DSNS dari Belanda, akan dibangun di PT PAL dengan komponen lokal akan diprioritaskan . Kapal yang kedua akan bisa dilakukan sendiri.Kesepakatan dengan Belanda 25 persen sampai 40 persen 220juta US dolar. Sudah ada kesepakatan juga bahwa kita bisa menjual tanpa royalty. Akan ada transfer ke instusi lain, PT Inti dan PT LEN. Kita butuh investasi juga, kita dapat business to business kita dapat 7 juta US dolar.
Kontrak PT PAL dengan Belanda ditandatangani sebelum kontrak induk RI-Belanda ditandatangani. Kita sudah dapat design kapal Sigma dan bisa kita include kan kapal ini. Kemudian tanpa terkena pajak. Prosesnya tak semudah itu Pak kontraknya, butuh waktu. Meski secara teori bisa satu bulan. Bahkan, menghilangkan tanda bintang pun di DPR butuh waktu. Empat bulan, maka sliding akan jatuh di awal tahun depan. Kapal ini sepenuhnya akan dibangun dalam hangar dan nantinya bisa untuk kapal selam.
Berdasarkan pengalaman masa lalu, aka nada satu projek officer, bintang satu dari Kemhan yang akan memimpin pembangunan ini. Kita bisa menggandeng PT Krakatau Steel. Yang paling mahal ada combat system manajemen. Kita harus beli atau kita “curi” kemudian dikembangkan bersama PT LEN. Engine harus kita beli. Sayangnya kita belum mampu membuat main engine. Kami mohon konsistensi dari pemerintah dan DPR dalam kebutuhan alat perang. Ada kebutuhan 40 meter untuk rudal. Kenapa 40 meter, kami sudah bisa membuat yang 37 dan 38 meter dan sudah dipersenjatai rudal.
Mengenai security dan after sale service. Pembuatan kapal perang bisa dibuat di galangan kapal swasta. Saya dengar ada kapal perang dibuat di galangan kapal Batam. Batam kan dekat Singapura. Nah, bagaimana securitynya.
Kami sedang membicarakan kepada komisaris kami adalah restrukturisasi perbankan. Mungkin perlu ada rapat yang melibatkan komisi-komisi yang lain. Saya usulkan RDP yang terpadu.
Berikutnya kapal selam. Tahun ini sudah selesai tendernya dan akan ada pembahasan lanjutan. Latarbelakangnya adalah rencana Kemhan dan TNI AL untuk pengadaan satu kapal selam, dan adanya tawaran kerja sama dari Negara lain untuk membuat kapal selam, salah satunya adalah Daewoo. Salah satu yang ditawarkan adalah Kelas 209. Dia beli 9 unit, memang Daewoo belajar dari Jerman, yang mereka bilang mbahnya teknologi kapal selam. Selanjutnya HDW. Sebenarnya kapal selam yang ada di TNI AL itu kelasnya 209 Pak. Ada lagi diatas 209, yaitu 214 tapi memang lebih mahal.
Direktur Utama PT Pindad Adik A Soedarsono:
Dalam pemaparan ini kami bagi dua, yaitu yang memiliki daya gempur dan daya gerak. Kita mengintegrasikan 125 unit yang sudah kita deliver ke TNI, di antaranya sudah beroperasi di Libanon. Kita akan bergerak ke roda rantai Pak. Insya Allah kita akan memproduksi kendaraan tempur roda rantai.
Sebelumnya yang dijual itu receh Pak. Amunisi itu Rp 5000. Senjata itu Rp 7 jutaan. Begitu kita dapat ranpur yang satunya itu nilainya ratusan dolar US Pak. Panser sebanyak 154 unit akan selesai akhir tahun ini, belum ada kejelasan untuk kelanjutan program panser ini di tahun depan Pak.
Selama ini yang mulai 2010 satuan batalyon tempur sudah memakai SS 2 dan pasukan perbatasan. Pistol generasi baru, yaitu G3. Ini agak berat, karena karyawan kami belum terlatih untuk memproduksi pistol ini. Sedangkan untuk amunisi, tahun ini kami produksi 80 juta butir munisi kecil, yang biasanya 60 juta. Ada amunisi khusus dan amunisi kaliber besar.
Untuk 65 panser unit bukan karena kemampuan produksi tapi karena keterbatasan anggaran, jadi belum deliver. Selain itu, ada produk sniper yang telah kami kembangkan dan disertifikasi.
Dari teknologi yang ada ini kita sudah pasarkan ke Negara tetangga, selama ini sudah ditest oleh drivernya dari Malaysia. Sudah lulus dan tinggal penandatanganan kontrak atau LoI, dan tinggal dikirim ke Libanon. Jadi dikirimnya ke Libanon, bukan ke Malaysia. Jadi begitu LoI ditandatangani kami akan memulai produksi.
Untuk kendaraan taktis, juga akan kita deliver ke kodim-kodim yang ada. Beuty kontesnya akan dimulai bulan Oktober. Ini proyeknya ada di Dirjen Renahan Pak. Untuk retroviting AMF kendaraan tank Angkatan Darat. Semua komponen dinyatakan original, jadi harus dari subjek. Jadi kami hanya berlaku sebagai assembly Pak.
Sedangkan di situ juga kami sudah ada MoU untuk senjatanya apakah 90 milimerter. Kenapa 90 milimeter, agar bisa ganti-gantian dengan tank Scorpion Pak. Hingga kini yang masih idle ini soal produksi feel TNT dan Filling Plant TNT Pak. Kita harapkan sampai hari ini ke menteri pertahanan, tapi belum ada respon. Teknologinya, bagaimana mencampur TNT dengan bahan yang lain, agar daya ledaknya lebih besar dari TNT murni.
Selain itu, ada kontrak dari mitra TOT Produk Alutsista , tapi perlu ada patner lokal. Kami sudah teken MoU-nya. Untuk meriam tarik, kita berharap ada kesepakatannya patner joint production. Ada yang agak a lot, karena dalam TOT Kemhan belum sepakat soal konten local. Selain itu, pembuatan TOT itu diplot berdasarkan gambar. Gambar dihitung 5 juta US dolar gitu lho Pak. Kita lihat gambar ini untuk apa? Kalau kita bisa tanpa dengan gambar so what gitu lho? Gambar itu cukup mahal.
Varian-varian yang kita kembangkan, ampibi, dengan canon maupun APC. Kita akan pamerkan dan pada Oktober akan diuji coba Angkatan Darat. Untuk jembatan yang akan habis di Aceh, kita bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.
Sebagai penutup kami sampaikan bahwa program 2010, karena problem yang tiba-tiba maka beberapa produk menyebrang ke tahun 2011. Ke depan, untuk mengantisipasi, kalau sudah disetujui di RKAL, maka itu sudah merupakan kesepakatan produk-produk yang akan diproduksi.
Untuk pengembangan produk diharapkan ada DIPA-nya Pak, seperti panser 6×6 dari Pindad dan dibantu sedikit dari Menristek, bukan dari pemerintah langsung. Kalau bisa dipinjamkan sepenuhnya dari bank, karena kalau terlambat, bank akan senang-senang saja Pak, karena argonya jalan terus. Soal administrasi kita disamakan dengan perusahaan swasta. Pembayarannya Pak, dibayarnya sepenuhnya diterima kalau semua barangnya sudah selesai semuanya dikirim. Kalau bisa dibayar per termin Pak.
Sebagai contoh pengadaan 3 unit maritim patrol, kami menawarkan 5 bank, 3 dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri untuk kredit eksport (KE), yaitu BNI dan BRI. BRI New York dan akan dilakukan di Keyman Island. Dari luar negeri, BNP Paribas Paris, dan dari Jerman. Itu nanti akan dipilih langsung oleh Kementerian Keuangan.
Direktur Utama PT DI Budi Santoso:
Kami menunggu kontrak antara BNI dengan Kementerian Keuangan. Administrasinya pun mencapai satu tahun sendiri. Padahal dengan TNI Angkatan Laut sendiri kami janji 2 tahun, ini sudah mundur 10 bulan.
Pada 27 Desember 2007 itu kami baru bangkit setelah dipailitkan. Betapa beratnya bagi perusahaan yang baru bangun dari dipailitkan untuk mendapat kepercayaan. Kami mendapat kontrak CN 235, akhir bulan lalu kami mendapat kontrak pembangunan Puma dan heli Bell untuk Angkatan Darat.
Untuk renstra 2010-2014 ada kontrak untuk 3 helikopter, 33 super puma. Super puma sudah selesai tesnya, tapi kami belum berani menerbangkannya. Untuk cobat SAR di TNI Angkatan Udara, cogar, sebenarnya pengembangan dari pesawat Super Puma.
Kami dibayar oleh pemerintah Turki untuk mengembangkan pesawat yang akan digunakan TNI Angkatan Laut Turki, berupa pesawat anti submarine dan sedang akan diuji di Prancis, karena di Prancis yang memiliki peralatan tes-nya.
Tiga buah pesawat patrol akan dikembangkan menjadi pesawat kapal anti sub marine (kapal selam), tapi terhambat bukan karena kemampuan tapi karena keterbatasan dana, karena membutuhkan dana sekitar 80 juta dolar US. Dengan setiap pesawat diperkirakan membutuhkan dana tambahan sebesar 15 juta US dolar hingga 20 juta US dolar.
Untuk renstra 2010-2014 dibutuhkan 84 helikopter serbut dan 16 helikopter serang. Kami menawarkan heli bell 412 yang sesuai dengan standar TNI Angkatan Darat, bisa untuk tempur bisa juga untuk evakuasi.